Udin Komarudin
MESUJI - Isu kemanusiaan kembali mencuat setelah Satpol-PP mengeluarkan surat edaran yang mengimbau Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pinggir jalan prapatan Polsek Simpang Pematang untuk tidak berjualan di area tersebut.
"Jika kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana, " ujar seorang pemerhati buruh ketika dimintai pendapat tentang isu ini. Rabu [24/07/24]
|
Baca juga:
Anies Baswedan di Mata Seorang Taopaz Juanda
|
PKL adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Mereka bukan berasal dari kalangan orang berduit, melainkan orang yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Pelarangan tanpa memberikan solusi tempat berjualan yang layak sangat disayangkan.
"PKL itu bukan dari kalangan orang berduit, tapi orang susah. Jangan dilarang bahkan tidak diberi tempat jualan, " tambah pemerhati buruh tersebut.
Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk mewadahi para PKL, bukan justru mempersempit ruang mereka. Pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi yang lebih manusiawi, seperti menyediakan tempat berjualan yang layak sehingga para PKL bisa tetap berusaha tanpa merusak tatanan kota. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus disikapi dengan hati-hati dan penuh empati.
Isu ini telah memicu banyak reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak, terutama bagi PKL yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga mereka. [TIM007]
Suferi 
